Daftar 36 Bandara Internasional di Indonesia Termasuk Halim dan Kediri

BacaJuga

Sepekan Lagi Iduladha, 10 Amalan Utama di Awal Zulhijah

Film Merah Putih One for All Raih Rating 1,0 di IMDb

www.lensautama.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan baru-baru ini mengeluarkan keputusan penting yang berpotensi mengubah wajah industri penerbangan tanah air. Dalam Keputusan Menteri Nomor KM 37 Tahun 2025, 36 bandar udara ditetapkan sebagai bandara internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat perekonomian daerah.

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi sektor pariwisata dan perdagangan di berbagai wilayah, terutama yang selama ini terisolasi. Dengan status internasional, diharapkan dapat menarik arus wisatawan dan investor asing sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Bandar udara yang ditetapkan mencakup berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua. Ini merupakan langkah penting karena memperpaiki aksesibilitas dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pentingnya Penetapan Bandara Internasional bagi Ekonomi Daerah

Pembukaan bandara internasional dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang. Peningkatan konektivitas udara memungkinkan lebih banyak wisatawan asing mengunjungi daerah-daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong industri pariwisata lokal.

Selain sektor pariwisata, perdagangan juga akan mendapat dorongan signifikan. Dengan adanya jalur penerbangan internasional, distribusi barang menjadi lebih efisien, mendukung pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar mereka ke luar negeri.

Keputusan ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan mendirikan bandara internasional di berbagai daerah, peluang ekonomi dapat tersebar lebih merata di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan budaya.

Daftar Bandara yang Ditetapkan sebagai Bandara Internasional

Adapun beberapa bandara yang mendapatkan status internasional diantaranya yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta di Banten dan Bandar Udara Ngurah Rai di Bali. Masing-masing bandara ini memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata internasional.

Selain itu, ada juga Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta yang dikhususkan untuk penerbangan tertentu. Ini menandakan bahwa beberapa bandara yang sudah ada bisa digarap lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan penerbangan internasional.

Bandara-bandara ini telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup kapasitas, keselamatan, dan keamanan. Dengan kondisi ini, diharapkan bandara dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi penumpang dan maskapai penerbangan internasional.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Ini

Meskipun keputusan ini sangat positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pemenuhan syarat administratif yang kompleks, di mana masing-masing pengelola bandara harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua standar internasional.

Aspek keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama, dan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk memenuhi standar tersebut. Jika tidak, status bandara internasional bisa dicabut.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa bandara juga menjadi hambatan. Modernisasi dan peningkatan fasilitas sangat diperlukan untuk menarik maskapai internasional dan memastikan kenyamanan bagi para penumpang.

Langkah Selanjutnya dan Evaluasi Status Bandara Internasional

Setelah penetapan status, diperlukan pengawasan yang ketat untuk menjamin pelaksanaan keputusan ini dapat berjalan lancar. Menteri Perhubungan telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mengawasi progres ini dan mengevaluasi status bandara internasional tersebut setidaknya setiap dua tahun.

Evaluasi berkala akan membantu memastikan bahwa semua bandara tetap memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Ini penting untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai tujuan aman dan nyaman bagi penerbangan internasional.

Sebagai bagian dari proses, pengelola bandara diharuskan mengajukan rencana tindakan yang jelas dalam waktu enam bulan setelah keputusan ini dikeluarkan. Ini termasuk pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang sesuai dengan standar internasional.