Larangan Komisaris BUMN Terhadap Pemberian Tantiem Menurut Catatan Denny JA

BacaJuga

Pabrik Tekstil di Karawang Tutup Lagi

Pendapatan BUMI Resources Mencapai 2300 Juta Dolar AS di Semester Pertama 2025

www.lensautama.id – Kebijakan baru yang diterapkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengenai larangan pemberian tantiem dan insentif kinerja kepada komisaris BUMN dan anak perusahaannya telah mengundang perhatian dan kritik dari berbagai pihak. Kebijakan ini dianggap mengabaikan konteks lokal dan struktur tata kelola yang sudah ada di Indonesia, khususnya dalam hal peran komisaris yang seharusnya lebih aktif.

Dalam surat tanggapannya, Denny Januar Ali selaku Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi, memberikan pandangannya tentang kebijakan ini. Ia berpendapat bahwa penerapan standar internasional tanpa memperhatikan karakteristik lokal akan menciptakan distorsi dalam tata kelola BUMN.

Denny menjelaskan bahwa larangan ini berpotensi mengurangi fungsi pengawasan para komisaris dan memengaruhi kualitas pengelolaan perusahaan. Menurutnya, hal ini bisa mengarah pada situasi di mana komisaris lebih memilih untuk tidak terlibat secara aktif.

Kritik Terhadap Kebijakan BPI Danantara dan Dampaknya

Denny Januar Ali mengungkapkan bahwa kebijakan yang melarang pemberian tantiem kepada komisaris seolah mengabaikan realitas pekerjaan dan tanggung jawab mereka di BUMN. Ia mencatat bahwa pada umumnya, komisaris di Indonesia memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan dengan komisaris di negara-negara dengan sistem one tier board.

Dia mengingatkan bahwa di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, peran komisaris tidak sedalam di Indonesia. Di sana, banyak komisaris hanya bertindak sebagai penasehat tanpa mengambil bagian dalam operasi sehari-hari perusahaan.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, para komisaris berperan dalam banyak hal, mulai dari audit hingga pengawasan investasi. Jika kompensasi berbasis kinerja tidak diperkenankan, bisa jadi ini akan menjauhkan individu-individu berkualitas dari posisi komisaris.

Perbandingan antara Dua Sistem Tata Kelola Korporasi

Berbicara mengenai perbedaan antara sistem one tier board dan two tier board, Denny menyoroti bahwa kedua sistem ini memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Di Eropa, khususnya di Jerman dan Belanda, struktur komisaris dan direksi terpisah dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Dalam sistem two tier board, komisaris memiliki fungsi pengawasan yang dalam dan terlibat aktif dalam kegiatan strategis perusahaan. Oleh karena itu, menghapuskan insentif bagi mereka dapat merugikan efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan.

Dia juga menegaskan bahwa dengan insentif yang tepat, komisaris dapat lebih berkontribusi dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan. Tanpa itu, BUMN bisa mengalami penurunan performa dan inovasi yang signifikan.

Implikasi Kebijakan Terhadap Kinerja BUMN

Larangan yang diterapkan oleh BPI Danantara ini juga mengundang spekulasi mengenai bagaimana hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang dikelola BUMN. Denny berargumen bahwa penghapusan insentif bagi komisaris seharusnya dipertimbangkan lebih matang agar tidak menimbulkan dampak buruk.

Dia memprediksi bahwa kemungkinan besar, posisi komisaris akan menjadi kurang menarik bagi individu berkompeten. Jika ini terjadi, BUMN mungkin akan kesulitan menarik talenta terbaik untuk memimpin dan mengawasi perusahaan.

Tanpa insentif yang sesuai, Denny memperingatkan bahwa komisaris bisa menjadi lebih pasif. Hal ini dapat berakibat fatal, terutama dalam pengambilan keputusan yang kritis untuk keberlangsungan dan keberhasilan BUMN.

Perkembangan dan Penyesuaian Kebijakan ke Depan

Seiring dengan implementasi kebijakan baru ini, BPI Danantara berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Mereka ingin memastikan bahwa perubahan kebijakan ini tidak mengorbankan kualitas pengawasan dan pengelolaan BUMN.

BPI juga membuka ruang untuk feedback dari para pemangku kepentingan mengenai kebijakan yang sedang berlangsung. Melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi adalah langkah penting untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, para komisaris diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kontribusi yang nyata, meskipun tanpa adanya insentif tambahan. Langkah ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.