Pentingnya Meningkatkan Pajak untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia

BacaJuga

Harga Minyak Global Turun Lagi, Pasar Khawatir Kelebihan Pasokan

Cara membersihkan nama dari daftar hitam SLIK OJK agar tidak sengsara

www.lensautama.id – Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, telah menjelaskan prospek dan tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak yang terjadi di dunia. Menurutnya, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memperhatikan kondisi global yang tidak stabil.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam meningkatkan perekonomian negara adalah optimalisasi sektor perpajakan. Rasio perpajakan di Indonesia masih terhambat oleh dominasi sektor informal, sehingga usaha untuk meningkatkan rasio pajak harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu penerimaan pajak yang ada.

Optimalisasi Sektor Perpajakan untuk Perekonomian Indonesia

Meningkatkan rasio pajak di Indonesia sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Saat ini, masih terdapat tantangan besar, terutama dalam hal struktur pajak yang belum sepenuhnya mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati perlu diterapkan.

Selain meningkatkan rasio tersebut, penting untuk memperhatikan insentif dan kemudahan aturan bagi sektor non-formal. Dengan memberikan dukungan perpajakan yang lebih baik, pemerintah dapat mendorong lebih banyak pelaku di sektor tersebut untuk berkontribusi dalam penerimaan pajak.

Celotehan ini tidak hanya berlaku untuk sektor informal, tetapi juga harus diterapkan pada sektor formal. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan penerimaan pajak maksimal di era modern ini. Upaya ini diharapkan dapat membangun transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Mendorong Pertumbuhan Melalui Reformasi Pajak

Reformasi pajak menjadi urgensi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan perpajakan sangat diperlukan agar penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan memberikan modal bagi pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang lain.

Telisa juga menyoroti pentingnya sektor industri dalam konteks ini. Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi, industri manufaktur perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan adanya aturan pajak yang bersahabat, industri dapat beroperasi lebih efisien dan bersaing di pasar global.

Reformasi pajak dan insentif bagi sektor industri harus dirancang dengan baik agar bisa menarik investasi. Salah satu kunci untuk mencapai hal tersebut adalah memastikan adanya kepastian hukum dan iklim investasi yang ramah.

Inovasi Pajak untuk Memperkuat Kemandirian Ekonomi

Inovasi dalam sektor pajak diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kemandirian ekonomi Indonesia. Salah satu contohnya adalah penerapan teknologi untuk mempermudah proses pengajuan dan pembayaran pajak. Hal ini tidak hanya akan mengurangi birokrasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan.

Digitalisasi perpajakan juga berpotensi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak, termasuk mereka yang berada di sektor informal, sehingga tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat.

Namun, penting untuk diingat bahwa inovasi ini harus diimbangi dengan edukasi perpajakan yang memadai. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas terkait pentingnya membayar pajak dan bagaimana pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama.

Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dengan adanya penerimaan dari pajak, pemerintah dapat membiayai program-program yang bersifat strategis, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagai contoh, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan pajak dapat menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak.

Kultur pajak yang positif harus dibangun agar masyarakat percaya bahwa uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kebaikan bersama, serta untuk kemajuan bangsa. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan kemandirian ekonomi Indonesia bisa terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.