Trump Desak Raksasa Teknologi, DPR Ungkap Dampaknya

BacaJuga

Kritik Terbuka Elon Musk terhadap Trump dan Pengakuan Lengkapnya

AS Cabut Blokir China, Kekayaan Manusia Tumbuh Rp 2400 Triliun

www.lensautama.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menarik perhatian dengan tindakan kontroversialnya terhadap perusahaan teknologi besar. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Trump mengumumkan bahwa pemerintah AS akan menerima komisi 15% dari pendapatan Nvidia yang diperoleh melalui penjualan chip H20 ke China, yang telah menimbulkan perdebatan di kalangan pejabat dan analis.

Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas terhadap ekspor teknologi ke China. Sebelum ini, Trump sempat melarang ekspor chip H20 ke negara tersebut pada April 2025, namun mencabut larangan tersebut pada Juli 2025 dalam sebuah kesepakatan yang memungkinkan akses AS terhadap logam tanah jarang dari China.

Dalam langkah terbaru ini, Nvidia, bersama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti AMD, diharuskan untuk menyetor sejumlah uang yang cukup besar kepada pemerintah berdasarkan pendapatan mereka dari penjualan ke China. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjangnya terhadap industri teknologi AS dan hubungan antara kedua negara.

Konsekuensi dari Permintaan Komisi oleh Pemerintah AS

Permintaan Trump untuk komisi dari perusahaan-perusahaan teknologi dapat menciptakan preseden berbahaya dalam kebijakan luar negeri AS. Beberapa pakar memperingatkan bahwa pendekatan ini bisa mengarah pada kerangka ‘pay-for-play’, di mana perusahaan diizinkan membayar untuk izin guna menjual produk sensitif ke negara-negara seperti China.

Mary Beth Bender, seorang analis kebijakan, menyatakan bahwa langkah ini bisa mengurangi efektivitas kontrol ekspor yang ada. Kontrol tersebut selama ini dianggap sebagai alat penting untuk menjaga keamanan nasional, dan perubahan dalam cara pengaturannya bisa membuka celah bagi penyalahgunaan.

Lebih lanjut, beberapa politisi dari kedua belah pihak, baik Republik maupun Demokrat, menyatakan keprihatinan mereka. Mereka khawatir bahwa keputusan ini akan memberi sinyal bahwa keamanan nasional dapat diperdagangkan, yang terlepas dari manfaat ekonominya, bisa menimbulkan risiko yang lebih besar bagi Amerika Serikat.

Reaksi dari Pemangku Kebijakan dan Ahli

Beberapa pemimpin politik, seperti Rep. John Moolenaar dan Rep. Raja Krishnamoorthi, mengungkapkan kekhawatiran terhadap pendekatan baru ini. Mereka memperingatkan bahwa mendiskusikan keamanan dalam konteks keuangan bisa melemahkan posisi tawar AS di depan negara-negara lain, khususnya China.

Rep. Moolenaar menekankan bahwa kontrol ekspor merupakan mekanisme krusial untuk menjaga integritas keamanan nasional. Ia berharap agar kebijakan yang ada tidak berubah menjadi sebuah transaksi finansial yang mengaburkan batas antara keuntungan ekonomi dan keamanan.

Di sisi lain, Rep. Krishnamoorthi juga menyoroti pentingnya menjaga integritas kontrol ekspor. Menurutnya, jika prinsip keamanan dapat dinegosiasikan dengan harga, maka hal itu dapat menciptakan preseden yang membahayakan posisi strategis AS di kancah global.

Dampak pada Industri Teknologi dan Hubungan AS-China

Dengan adanya kemungkinan komisi ini, industri teknologi di AS kini menghadapi tantangan baru. Produsen chip seperti Nvidia harus mempertimbangkan kembali strategi pasar mereka, terutama dalam hubungan mereka dengan China yang merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk teknologi.

Kementerian Perdagangan AS juga berusaha menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan keamanan nasional. Howard Lutnick, seorang pejabat Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa chip H20 Nvidia adalah salah satu yang terbaik di dunia dan bahwa membantu perusahaan-perusahaan China tetap menggunakan teknologi AS bisa bermanfaat bagi perekonomian Amerika.

Meskipun demikian, langkah ini memiliki potensi luas untuk menciptakan ketidakpastian di pasar. Perusahaan harus menavigasi kompleksitas baru dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi keputusan investasi jangka panjang mereka.

Reformasi yang Diperlukan dalam Kebijakan Ekspor

Saat ini, banyak kalangan yang menyerukan perlunya reformasi dalam kebijakan ekspor teknologi AS. Mereka percaya bahwa sebuah pendekatan yang lebih transparan dan konsisten diperlukan untuk mengatasi isu-isu keamanan sambil tetap mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Perubahan terhadap cara ekspor dilakukan perlu dikelola dengan hati-hati. Kebijakan harus dapat mendukung kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang melindungi kepentingan nasional. Pendekatan ini harus melibatkan dialog antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, risiko-risiko yang mungkin muncul dari komitmen yang melibatkan biaya harus terus dievaluasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomis dan keamanan strategis.