Tugaskan CS Pungut Pajak Pedagang Online, Ini Kata DJP

BacaJuga

Bimo Wijayanto Muncul di Istana Sebagai Calon Dirjen Pajak

Iran Tolak Dicampuri AS soal Nuklir, Apakah Perang Dunia 3 Akan Terjadi?

Per 14 Juli 2025, pemerintah Indonesia resmi menerapkan peraturan baru mengenai pajak untuk pedagang online melalui penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha yang beroperasi di dunia online dan offline.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengeluarkan keputusan ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37 Tahun 2025, menjelaskan bahwa tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Melalui pengaturan ini, diharapkan agar semua pedagang dapat memberikan kontribusi yang setara terhadap pendapatan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme yang akan diterapkan. Dengan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak, diharapkan proses pemungutan menjadi lebih efisien dan transparan bagi semua pihak.

Penerapan kebijakan ini tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan yang matang di tingkat pemerintah. Selain menciptakan keadilan, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha online yang selama ini mungkin kurang terawasi.

Pentingnya Keadilan Pajak antara Usaha Online dan Offline

Keadilan dalam sistem perpajakan menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan ini. Sebelumnya, pelaku usaha offline sering merasa diuntungkan karena tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap transaksi online. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pelaku usaha yang tunduk pada peraturan pajak yang ada.

Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan tidak ada lagi jurang pemisah antara pelaku usaha online dan offline. Setiap transaksi harus terdaftar dan dipungut pajaknya, sehingga tidak akan ada lagi ketidakadilan dalam pengenaan pajak.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan semua pelaku usaha dalam menyetor pajak kepada negara. Dengan pengawasan dari pihak marketplace, semua pedagang diharapkan bisa lebih patuh dan berkontribusi kepada pembangunan ekonomi nasional.

Lebih jauh, implementasi aturan ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan perdagangan yang sehat. Pelaku usaha offline dan online bisa bersaing dengan fair dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

Proses Pemungutan Pajak Melalui Marketplace

Penggunaan marketplace sebagai pemungut pajak memang menjadi pilihan strategis. Marketplace memiliki infrastruktur dan data yang cukup lengkap untuk melakukan pemungutan pajak secara otomatis pada setiap transaksi. Ini bisa mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses pemungutan yang ada sebelumnya.

Rosmauli mengungkapkan, proses pemungutan pajak ini juga akan disertai dengan sistem pelaporan yang transparan. Semua pedagang online akan diminta untuk melaporkan pendapatan mereka, sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan dengan lebih baik.

Para pelaku usaha diharapkan tidak perlu khawatir dengan adanya pengenaan pajak ini. Pemungutan pajak melalui marketplace justru bisa memudahkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Dengan sistem yang transparan, diharapkan akan terjadi penurunan angka pelanggaran pajak yang sering kali terjadi di sektor usaha online. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dan pada akhirnya bagi masyarakat luas.

Reaksi Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Baru Ini

Kebijakan pemungutan pajak baru ini mendapat berbagai reaksi dari pelaku usaha. Sebagian besar pedagang online menyambut baik aturan ini karena merasa lebih diakui keberadaannya. Mereka percaya bahwa dengan adanya pajak, usaha mereka akan diterima lebih serius oleh masyarakat dan pemerintah.

Namun, ada juga beberapa pelaku usaha yang merasa khawatir dengan beban tambahan ini. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan biaya yang akan meningkat dan berdampak pada harga barang di pasaran.

Rosmauli menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada para pelaku usaha. Melalui sosialisasi ini, diharapkan semua pihak bisa memahami aturan ini dan tidak merasa dirugikan.

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga mengadakan diskusi dan forum dengan pelaku usaha untuk mendengarkan keluhan dan saran mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan dan komunikatif.